Published On: Rab, Jun 5th, 2013

PRAGMATISME POLITIK, PILWAKO 2013

123344Jambi, – Pernah dengar kalimat, “ambil uangnya jangan pilih orangnya.?” Ya, itu kalimat yang sering didengar apabila salah satu daerah akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah. Begitu juga dengan Pemilihan Walikota Jambi tahun 2013 ini, banyak kalimat seperti diatas tercetus dari sekelompok orang, khususnya tim Sukses. Wajarkah? Tentu itu wajar sebagai strategi politik pencitraan dan sekaligus kalimat pembodohan, dimana mengarahkan pada pragmatisme politik yang tujuan akhirnya “jual suara”.

Pemilihan Walikota Jambi tahun 2013, direncanakan akan digelar tanggal 29 Juni mendatang. Semua tau ada empat kontestan yang siap mengikuti kompetisi politik meraih suara rakyat Kota Jambi. Pasangan No.Urut 1.dr.H.R.Bambang Priyanto & Yeri Muthalib,SE,MBA, Pasangan No.Urut 2.M.Sum Indra,SE,MMSI & dr.H.Maulana,MKM, Pasangan No.Urut 3.H.Syarif Fasha,ME & Drs.H.Abdullah Sani,M.Pd.i, dan Pasangan No.Urut 4.Effendi Hatta,SE & Drs.H.Asnawi AB,MM.

Apabila dihitung-hitung secara kasat mata, masyarakat pasti sepakat hanya ada beberapa pasangan yang memiliki modal pemilihan secara financial cukup kuat. Mungkin sepakat pasangan No.Urut 2, pasangan SIMPATIK dan Pasangan No.Urut 3, pasangan FAS adalah dua pasangan secara modal untuk pemilihan kuat. Pasangan SIMPATIK dengan dukungan partai politik, PAN yang dipimpin Keluarga Besar Nurdin Hamzah sekaligus Paman dari Sum Indra, memiliki basic kuat secara pinansial, bagitu juga dengan pasangan FAS, semua orang tau SY.Fasha adalah seorang Pengusaha Lokal yang suskses dan memiliki beberapa usaha bidang jasa produksi Aspal, dan sekaligus ketua salah satu asosiasi jasa kontruksi.

Walau sebenarnya pasangan no.4 juga tidak bisa dianggap enteng. Kita tau pasangan ini didukung partai politik pemenang PEMILU 2009, yaitu Partai Demokrat. Dan di Jambi, Gubernur Jambi merangkap Ketua DPD Partai Demokrat, serta Effendi Hatta sendiri adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi saat ini. Dan Pasangan No.1, dr.H.R.Bambang Priyanto adalah Walikota Jambi, yang tentunya tidak bisa lepas dari kekuasaan atas Kendali Birokrasi ada ditangan dirinya alias incumbent.

Lalu, apakah pemilih yang ada di Kota Jambi akan terjebak pada prgamatisme politik? Mari kita cari tahu. Ternyata, dibeberapa sudut Kota Jambi masih terdapat warga masyarakat ketika ditanya mau memilih siapa, masih menjawab, “kami nak milih yang mau ngasih..”, nah ternyata politik transaksional masih ada dan bahkan bisa jadi ini budaya di masyarakat kita. Kenapa?, karena ini ekses dari pesimisme masyarakat terhadap calon yang akan dipilih. Masyarakat tidak yakin akan kualitas dan konsistensi mereka para calon pasca mereka terpilih nantinya. Adakah jaminan kalau mereka terpilih akan amanah? Janji politik tidak cukup, visi dan misi yang tertuang juga tidak jadi ukuran, bahkan ada calon yang sanggup membuat fakta integritas/kontrak politik namun itu hanya jadi dokumen tak berarti dimata pemilih.

Maka, issu tentang money politik dan larangan melakukan transaksional suara yang terus di kampanyekan ternyata hanya jadi rambu-rambu usang. Kesimpulannya tetap, seberapa banyak calon menabur rupiah, sebegitulah suara yang akan didapat.

Sebenarnya masih ada harapan agar kualitas demokrasi yang akan dibangun bisa diatas rata-rata positif. Salah satunya adalah melalui Pasangan Calon serta para Tim Suksesnya agar tidak membiasakan diri dan memanjakan pemilih dengan “iming-iming” berkedok bantuan social, bantuan kegiatan, bahkan secara terang-terangan membagi-bagikan rupiah dengan kalimat sedekah. Dan yang tak kalah penting adalah Partai Politik pengusung, terlalu ketara bahwa partai adalah pelaku utama yang menjalankan politik transaksional, dimana pada saat melakukan pendaftaran calon, yang mana sudah menjadi rahasia umum apabila berkeinginan didukung oleh partainya, maka bakal calon harus menunjukan keseriusan dengan cara “loby-loby” ratusan hingga milyaran rupiah.

Akhirnya, jangan hanya menyalahkan atau menyudutkan pemilih yang dianggap terlalu cerdas sehingga melakukan pembodohan, tapi mari introspeksi diri apakah politik transaksional masih dijalankan dengan symbol “rupiah”? oleh para elit politik. Apabila kita tidak ingin terjebak pada pragmatisme yang berkepanjangan dan merindukan PEMILU yang JURDIL. walohu’alam

 

Oleh:    Robi Susanto (Ketua Elang-Rawa.NGo.)

@robielangrawa

FB: http://www.facebook.com/robi01jbi

Blog; www.pribadirobi.wordpress.com