Published On: Ming, Jul 23rd, 2017

Polemik Pemutusan Server Dukcapil Disebut Akal-akalan Kadis

LIPUTANJAMBI.COM, TEBO – Pelaksana tugas Sekretaris daerah Kabupaten Tebo,  Drs. Abu Bakar, M. Si menyatakan pemutusan server sistem aplikasi online hanya akal-akalan kepala dinas capil untuk memaksakan kepala daerah melantik salah satu kepala sub bagian sekretariat menjadi kepala bidang di OPD tersebut. Dia sudah mengutus dua staf pemerintah kabupaten Tebo ke Jakarta untuk memastikan pemutusan server seperti yang dilaporkan kepala dinas Dukcapil tersebut. ” Kejadian Ini berawal,  akibat rasionalisasi OPD Baru,  tanpa sepengetahuan kami Pj. Bupati dipaksa meneken usulan yang diajukan kepala dinas waktu itu Ke dirjen Capil. Tanpa mempelajari lagi aturannya. Sementara kita sudah melakukan rasionalisasi di Jakarta. Kejadian itu tanpa ada koordinasi dengan saya dan BKPSDM. Itu namanya pemaksaan kehendaknya sendiri, ” kata Abu Bakar,  Jum’at (21/7).
Pemutusan server itu, menurut Sekda, dirinya sudah mendapatkan informasi bahwa server bisa saja dibuat tidak terkoneksi. Inilah yang dimaksud akal-akalan kepala dinas untuk memaksakan melantik kepala bidang sesuai usulannya waktu itu yang telah terlanjur disetujui dirjen tanpa koordinasi. Sementara rasionalisasi sudah kita tetapkan.
Jadi memang,  PP 18 tahun 2016 tentang OPD, kecil tapi kaya fungsi.  Implikasinya kalau tidak dikurangi Pejabat tebo waktu itu tidak dapat dilantik. Sementara Lukman terus melakukan lobi-lobi agar tambahan jabatan struktural yang terlanjur disetujui dirjen segera dilantik.
” Sementara ketentuan yang ada bupati terpilih enam bulan sebelum dan sesudah dilantik tidak bisa melantik pejabat baru. Jangankan melantik melakukan mutasipun tidak dibolehkan. Itulah bagian dari pokok permasalahannya, ” ungkapnya.
Abu Bakar menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas termasuk jika stafnya yang melakukan itu. Tindakan itu  bisa dipidana karena telah mengganggu pelayanan publik. Apalagi berakibat hingga 2700 KTP el tidak bisa diproses.
” Tidak mungkin orang Jakarta itu tidak tahu aturan. Orang Dukcapil sendiri yang menyatakan itu adalah akal-akalan pak Lukman,” pungkasnya.(dva)