Jakarta, – Kementerian Kesehatan telah menyiapkan roadmap kebijakan obat nasional yang tepat, guna menjamin ketersediaan obat, menjelang beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di 2014

“Cakupan obat publik yang dibeli pemerintah saat ini baru menjangkau 95 juta orang sisanya masyarakat membayar sendiri. Dengan berlakunya BPJS kesehatan di 2014, kebutuhannya bisa untuk memenuhi sekitar 240 juta orang, Kemkes telah mempersiapkan roadmap kebijakan obat nasional untuk menjamin ketersediaan obat,” kata Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang, baru ini

Keberadaan BPJS merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan menjamin kesehatan seluruh rakyat. Untuk itu butuh kesiapan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari infrastruktur layanan, tenaga kesehatan, termasuk ketersediaan obat

Lebih lanjut dikemukakan, kebijakan obat nasional terkait empat komponen yang harus dilakukan, yaitu penggunaan obat rasional, ketersediaan dan pemerataan obat, keterjangkauan harga obat esensial juga keamanan mutu dan manfaat.

Selain itu, untuk mencapai ketersediaan secara merata di seluruh tempat, mengatur distribusi agar berjalan efektif, Kemkes juga mengembangkan penerapan e-logistic yang akan di-launching tahun ini. Di samping menyediakan tempat penyimpanan (instalasi farmasi) yang baik, sesuai standar serta membuat kebijakan adanya buffer stock di berbagai tingkat pemerintahan.

Ia pun mengaku yakin kebutuhan obat tersebut dapat terpenuhi di 2014.”Kita harus bersiap dengan perkiraan kenaikan kebutuhan obat hingga tiga kali lipat. Dari survei diketahui Industri farmasi sanggup, dan saat ini tengah bersiap,” katanya.

Saat ini, dari 100 persen jumlah kebutuhan obat nasional 10 persennya dipenuhi dari impor dan 90 persen dipenuhi dari industri lokal. Adapun Jumlah industri farmasi yang ada saat ini, industri farmasi PMA sebanyak 28, PMDN 204 dan empat industri farmasi milik BUMN