imagesWakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, dengan pilkada serentak maka belanja dana kampanye akan lebih efisien. Pasalnya, selama ini besarnya belanja kampanye diduga menjadi salah faktor pendorong banyaknya korupsi di kalangan pimpinan daerah.

Hal itu dikatakannya dalam Diskusi bertema Urgensi Pilkada Serentak yang diselenggarakan Kaukus Parlemen Perempuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4) siang. Hadir pula dalam  acara ini pakar ketatanegaraan yang juga mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti.

Hakam Naja meyebutkan, data dari Kemendagri ada 291 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena kasus korupsi. “ Jumlah ini besar sekali. Akibat besarnya belanja pilkada ini,  menjadikan mereka terdorong untuk melakukan tindakan melanggar hukum,” tegasnya.

Salah satu contoh, ada satu propinsi yang penduduknya sekitar 3,5 juta, dalam pemilihan gubernur yang kebetulan tim suksesnya adalah teman Hakam Naja  menyatakan, ternyata jadi gubernur berat. Katanya, telah menghabiskan dana 50 miliar ternyata kalah. Yang menang, kata tim sukses tersebut, paling tidak mengeluarkan dana dua kali lipatnya atau 100 M.

Politisi Fraksi PAN ini menegaskan, masalah Ini menjadi bahan diskusi dalam pembahasan RUU Pilkada  agar belanja dana kampanye perlu pembatasan. “ Pembatasan tidak hanya di dalam penerimaan sumbangan, tetapi juga belanjanya dibatasi. Misalnya punya dana Rp 500 M dihabiskan, tidak ada batasan. Akibatnya, money politik subur karena memang lahannya juga subur,” jelasnya.

Dalam kaitan ini Pimpinan Komisi II ini meminta Kaukus Perempuan Parlemen bisa mendorong dan menjadikan gerakan publik untuk melawan money politik dari bawah (akar rumput). Proses penyimpangan seperti itu harus segera diputus, supaya tidak terus terjebak dalam politik biaya tinggi. “ Ini akan dibahas dan dimasukkan dalam RUU Pilkada, sebab dalam RUU Pemilu gagal mencapai kesepakatan. Kalau mau sungguh-sungguh mau membenahi bisa,” katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Kaukus Perempuan Parlemen Usmawarnie Peter menyatakan, penyelenggaran pilkada serentak dapat menjadi suatu alternative untuk mendorong efektifitas pemerintahan. Keserentakan menimbulkan coattail effect, dimana kemenangan calon calon presiden atau calon kepala daerah akan diikuti oleh kemenangan partai atau koalisi partai pendukung di DPR atau DPRD.

Coattail effect juga mendorong terjadinya blocking politik, di satu pihak terdapat pemerintah yang didukung partai atau koalisi partai mayoritas di DPR atau DPRD, sehingga pemerintahan efektif bekerja. Dilain pihak terdapat partai atau koalisi partai oposisi yang terus mengontrol pemerintah sehingga pemerintah tidak bisa berlaku semena-mena(dprri)