Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum mengetahui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetang pembubaran Badan Pelaksana kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (BP Migas).

“Saya belum membaca apa yang jadi putusan MK itu. Saya belum mau berkomentar, saya mau baca dulu, kalau final mengikat mau apalagi?” kata Hatta setelah menghadiri acara Penyatuan Visi Bersama Menuju Indonesia Maju 2030, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Menurut Hatta, jika BP Migas dibubarkan maka akan ada monopoli dalam pengelolahan hasil minyak dan gas di Indonesia. Hal ini karena BP Migas saat ini bertugas sebagai pengawas kegiatan hulu minyak dan gas di Indonesia.

“Goverment operatornya Petamina, harus ada pengawas. BP Migas ini pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan hulu kalau yang mengawasi nanti Pertamina pemain juga,” tambah Hatta.

Namun, menurut Hatta, jika memang pembubaran tersebut sudah mutlak diputuskan, maka keputusan tersebut harus dihormati.