Bertempat diruang Paripurna Gedung DPRD Kuala Tungkal, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Usman Ermulan, MM hadiri rapat Paripurna keempat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap nota keuangan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun anggaran 2011, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna kembali DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada acara penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggan 2012

Acara dimulai pukul 10.00 WIB, turut hadir para Unsur Muspida, Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso SA, SE, ME, Sekretaris Daerah Arief Munandar, SE, para Asisten Setda Tanjung Jabung Barat, para Kepala SKPD, para Kepala Bagian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pimpinan Badan Usaha Perbankan, instansi Vertikal, serta para Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan Organisasi profesi, Sosial Politik, Media Massa dan LSM yang secara tidak langsung mewakili kehadiran Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat..

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD dan secara substansial pelaksanaan APBD terdapat 2 bagian yaitu pertama, laporan pertanggung jawaban pelaksaan APBD yang telah diaudit dan mendapat opini dengan prediket wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Propinsi Jambi. Kedua, bentuk pertanggung jawaban tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan naskah rancangan kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2012 telah disusun sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada rapat Paripurna Keempat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Nota Keuangan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Usman Ermulan, MM berharap bahwa penyampaian pendapat akhir Fraksi yang disampaikan pada hari ini terhadap laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2011 akan menjadi sebuah referensi yang akan berfungsi sebagai sebuah cermin dalam upaya melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang kita harapkan bersama dapat segera terwujud.

Pada kesempatan berbeda dan ditempat yang sama pada Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada acara penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2012, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Usman Ermulan, MM dalam pidatonya menyampaikan bahwa belanja Daerah pada APBD perubahan Tahun anggaran 2012 ini diusulkan kepada Legislatif sebesar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah Lebih atau meningkat sebesar Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah Lebih atau naik sebesar 9,16 %. Dengan rincian pada belanja tidak langsung setelah perubahan meningkat menjadi Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah Lebih atau naik sebesar Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah lebih atau 7,12 Persen serta belanja langsung setelah perubahan menjadi Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah lebih atau naik sebesar Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah lebih atau naik sebesar 10,60 Persen.

Bupati juga berharap kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat bahwa rancangan yang diusulkan ini dapat dikritisi dalam kerangka penyempurnaan dan penajaman program yang tentu saja tetap mengacu pada aturan dan perundang-undangan serta dokumen-dokumen perencanaan yang ada (tanjabbar go.id)