LIPUTAN JAMBI.COM

xCp5xtLWRR Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) pada tahun 2013 mentargetkan membangun sekitar 50.000 rumah untuk pekerja di seluruh Indonesia. Rumah untuk pekerja tersebut nantinya akan dibangun di sekitar kawasan industri sehingga mengurangi mobilisasi serta mempermudah para pekerja untuk mencapai tempat bekerja.

Seperti yang telah di lakukan oleh Cv,Insan Cipta Mandiri (ICM) yang akan membangun perumahan Graha Apernas jambi  yang di sebut Perumahan Rakyat Sejah Tera untuk masyarakat kota jambi yang berlokasi di dua tempat yakni Taman Hutan Kota kecamatan kota baru dan Posos kecamatan jambi selatan kota jambi menurut informasi yang di dapat kan bahwa kurang  lebih ada sekitar 800 tapak rumah TYPE 36/98 yang akan di bangun di lokasi tersebut, hamper semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan satu dan dua yang ada di lingkup Kota Jambi berduyun-duyun untuk mendapatkan perumahan rakyat itu dan mereka (Pns Red) membayar Boking Fee sebesar 1.000,000, (Satu Juta Rupiah) serta mendapatkan kwitansi dan dan kwitansi tersebut sudah di stempel oleh Cv. Insan Cipta Mandiri dan uang tersebut di kumpulkan oleh   Dinas Tata Ruang dan Perumahan kota jambi Melalui Joyo selaku Kapala Bidang Perumahan, wakil ketua Dprd Kota Jambi M. Pauzi saat di konfirmasi oleh wartawan Lippan Reportase di gedung Dewan menerangkan kalau memang benar perusahaan tersebut mengunakan fasilitas pemerintah itu salah dan kita akan cari tau dulu nanti saya akan Tanya sama pak sekretaris daerah (SEKDA) kota jambi ujarnya,

titempat terpisah sekjen LSM Garuda Indonesia bung Yadi meyikapi kalau memang benar demikian keadaan sangat di sayangkan kenapa perusahaan tersebut memakai fasilitas pemerintah. Ini   harus di tindak setegas-tegasnya karena itu sangat menyalahi aturan apalagi mengunakan tenaga kerja dari instansi pemerintah tersebut itu sudah jelas menyalahi aturan yang ada apa lagi sampai menerima upah itu sudah menyalah gunakan wewenang jabatan selaku kabid perumahan tersebut. Sekjen Lsm Garuda Indonesia meminta kepada wakil rakyat agar dapat menindak cara kinerja dari dinas tersebut, karena fasilitas tersebut milik pemerintah di peruntukan masyarakat bukan milik perusahaan tetapi mengapa pengembang mengunakan fasilitas dan pegawai Pemerintahan untuk mengumpulkan uang Boking Fee ujarnya.(team)