indexBesarnya angaran yang digunakan untuk pelaksanaan UN memenui banyak kritikan dari para pemerhati. DPR-pun membantah jika telah terjadi penglembungan (mark-up) dalam menetapkan angaran UN yang mencapai Rp120,4 milyar.

Hal ini disampaikan oleh Angota Komisi X DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto yang khusus membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan. “Tidak ada itu, jadi yang saya tau yang dicairkan sekitar 120,4 milyar itu yang dicairkan pada awal bulan maret, ada datanya,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, (20/4/2013).

Itet yang juga politis Partai PDI Perjuangan  mengatakan jika ada terjadi keterlambatan dalam persoalan angaran itu adalah kesalahan Kemenkeu (Kementrian Keuangan) sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk mencairkan DPR hanya sebatas legislator yang menetapkan besarnya angaran.

“Jadi itu ada kewenangan kemenkeu, kenapa itu terlambat karena memang ada program yang bermasalah, hanya satu yang dicairkan yaitu pengatasan. Sehingga cair itu awal maret baru cair,” ucapnya.

Alasan itu disampaikan karena ada yang berangapan salah satu sebab kenapa pelaksanaan UN mundur dan terlihat corat marut karena, angaran diketahui juga mengalami keterlambatan pencairan dari Kemenkeu yang sebenarnya DPR sudah menyetujui dari awal.

“Ada banyak omongan yang mengarah kepada keterlambatan dana, itu sudah kewenangan Kemenkeu,” terangnya

Selain itu DPR juga berencana akan memangil Kemendikbud Muhammad Nuh untuk dimintai keterangan sehingga pelaksanaan UN menjadi corat marut tidak sesuai dengan harapan.

“Kita akan bertanya, ini harus dipanggil menteri mendikbud diminta pertanggung jawaban,” tandasnya.

Terkait persoalan pendidikan sambung Itet sebenarnya Kemendikbud sudah sering dikasih masukan oleh DPR RI khususnya komisi X, namun ia mengaku kalau Kemendikbud selama ini sering membantah dan berjalan sendiri-sendiri.

“Kemendikbud sering diberi masukan tapi dia jalan sendiri,” imbuhnya.

Itet mencontohkan kasus UN, sebelumnya DPR sudah menyarankan untuk memetakan dan membagi berapa jumlah sekolah SMA dan SMP dan setiap Provinsi dan bagaimana medan dilapangan. Jangan semua disama ratakan tentu berbeda antara jumlah sekolahan dan siswa antara di kota dan di daerah, sehingga tidak terjadi kekurangan soal dan lain-lain.

“Seharusnya mereka tau, berapa hari harus didistribusikan, tapi semua disama ratakan. Bayangkan Bali yang dekat saja telat. Ini jadi mahal, karena semua pihak dikerahkan. Seperti TNI, Polisi dan lain-lain. Apakah kegagalan aggaran sudah diantisipasi,”paparnya.

Seperti itulah menurutnya gambaran tidak adanya kordinasi yang baik, antara Kemendikbud dengan PT Ghalia sebagai pemenang tender. dan juga tidak maunya Kemendikbud untuk menerima saran dari DPR atau perlu ada cara lain agar tidak terulang.

” Apakah percetakan harus dilaksanakan tiap2 daerah? Itukan kewenangan mereka, tapi kan mereka tidak mau mendengarkan pendapat mereka nylonong aja kalo bahasanya tambeng,” tutupnya (pesat news)