Paripurna DPR menyetujui pertanggungjawaban UU APBN 2011, namun terdapat beberapa catatan dari beberapa Fraksi di DPR, diantaranya persoalan angka kemiskinan yang masih tinggi.
“Terkait UU APBN 2011, PPP mencatat sejumlah persoalan, meskipun makro ekonomi berjalan dengan baik, namun ada yang harus dihadapi diantaranya persoalan kemiskinan yang masih tinggi,” ujar Juru bicara PPP Nu’man Abdul Hakim, di hadapan Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Gedung Nusantara I, Selasa, (3/7).
Menurutnya, PPP mencatat anggaran untuk kemiskinan terus meningkat namun angka kemiskinan juga tidak signifikan berkurang drastis. Terkait perpajakan, jelas Nu’man, pengelolaan perpajakan masih krusial dan perlu didorong reformasi birokrasi perpajakan, dan persoalan di tingkat aparat perpajakan, dan wajib pajak.
Belanja negara, lanjutnya, pada desember 2011 mencapai 98.5 persen, ini menunjukkan masih belum optimalnya penyerapan anggaran karena itu kita harapkan penyerapan terebut dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian. “Rendahnya anggaran dan penyerapan terus berulang dimana rendah awal tahun menumpuk di akhir tahun. meski akhir tahun mencapai 98 persen ini terkesan kejar tayang,” ujarnya.
Dia menambahkan, perlu disusun revitalisasi pengawasan DPR terkait
