Pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menandatangani kerangka perdamaian awal sebagai upaya mengakhiri gerakan pemberontakan selama puluhan tahun terakhir.

Kesepakatan awal ditandatangani oleh juru runding pemerintah, Marvic Leonen, dan juru runding MIL,F Mohagher Iqbal, di Istana Malacanang, Manila, pada Senin (15/10).

Penandatangan disaksikan oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III, pemimpin MILF, Al Haj Murad Ebrahim -yang pertama kalinya menginjakkan kaki di istana- dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Malaysia menjadi penengah perundingan sehingga dicapai kesepakatan awal tersebut.

Berdasarkan kesepakatan awal antara pemerintah dan MILF, kedua pihak sepakat untuk menjalankan langkah-langkah menuju pendirian daerah semiotonomi Bangsamoro di wilayah selatan sebelum tahun 2016.

“Kita melihat permulaan dari suatu keluarga yang sebelumnya tidak berdaya yang pada akhirnya bersatu padu sebagai satu keluarga, berbeda keyakinan, selalu bergairah dan mungkin bertengkar setiap saat. Tetapi keluarga ini tetap bertekad menghadapi masa depan dengan segala tantangannya,” kata Teresita Deles.

Sementara itu pemimpin Front Pembebasan Islam Moro, Al Haj Murad Ebrahim, mengatakan kesepakatan ini adalah saat yang penting dalam catatan sejarah Filipina.

“Hari ini setelah hampir 16 tahun perundingan serius yang diselingi dengan konfrontasi bersenjata di lapangan, kami menandatangani dokumen paling penting dalam sejarah Filipina, dokumen bersejarah yang mengembalikan identitas dan tanah kelahiran Bangsamoro kepada warga, hak mereka untuk memerintah sendiri dan wewenang untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri,” kata Al Haj Murad Ebrahim yang disambut dengan tepuk tangan.

Upaya mewujudkan perdamaian sebelumnya telah ditempuh tetapi gagal dan perundingan dengan MILF selama belasan tahun terakhir diwarnai dengan berbagai gangguan keamanan.(bbc uk)