Muarasabak-Liputanjambi.com,05/09/2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstrusikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam
rangka memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ,
tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi
Daerah, untuk melakukan Pendampingan terkait pengggunaan belanja tidak terduga dalam rangka mengendalikan Inflasi daerah.

Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dengan tema “Subsidi dan Kompensasi Tepat
Sasaran dan Berkeadilan” Rapat Kordinasi dipimipin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin secara dalam jaringan (daring) pada hari Senin 05 September 2022.
Rapat kordinasi  melalui daring juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Sosial RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Kepala Kepolisian RI, Perwakilan Menteri Keuangan RI, Perwakilan Panglima TNI, Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam rapat koordinasi jaksa Agung memberikan intruksi sebagai berikut.
1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Kabupaten/
Kota dalam pelaksanaan pendampingan penggunaan belanja tidak terduga untuk
pengendalian inflasi di daerah, guna mendukung kebijakan pemerintah menjaga
ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan
mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
2. Membentuk Tim Pendampingan Hukum melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara dalam rangka akselerasi penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka
pengendalian inflasi di daerah dimulai sejak perencanaan hingga pelaksanaan
anggaran dimaksud dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar memedomani mekanisme yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.07/2022
tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran
2022.
4. Jaksa Agung minta untuk sesegera mengedarkan ke surat edaran keseluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dan meneruskan surat edaran ini ke Gubernur,
Bupati, dan Walikota dengan permintaan untuk diteruskan ke masing-masing
jajarannya.
5. Melaporkan pelaksanaannya secara berjenjang dan berkala atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka pendampingan dan pengawasan penggunaan
belanja tidak terduga akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat
sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sehingga Kepala Daerah tidak ada keraguan dan
ketakutan untuk
mengimplementasikan
surat edaran bersama yang harus segera mungkin dilaksanakan untuk mengantisipasi dan pengendalian inflasi di daerah, dan kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk bertindak cepat dan tepat dalam
melaksanakan instruksi dimaksud, dan dalam pelaksanaannya dapat berkolaborasi
dengan stakeholders guna penyelesaian inflasi di daerah.(9int).