kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis premium di beberapa daerah akhir-akhir ini akibat lemahnya manajemen stok dan pengendalian yang buruk terhadap proses penyaluran. Dalam APBN-P 2012 ditetapkan kebutuhan BBM subsidi sebanyak 40 juta kiloliter, kemudian pemerintah mengajukan kembali tambahan sebanyak 4 juta kiloliter kepada DPR sebesar 44 juta kiloliter.
Namun diprediksi tambahan kuota itu tidak mencukupi, mengingat saat ini telah terjadi kelangkaan BBM subsidi di berbagai daerah. “Kuota tambahan tersebut ternyata tidak mencukupi, tergambar dari kelangkaan yang terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, angka over kuota tahun 2012 lebih besar dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang overkuotanya rata-rata hanya sebesar 2 juta kiloliter,” ujar anggota Komisi VII Rofi Munawar di Gedung DPR RI Jakarta,
Menurut catatan Pertamina sampai 24 November 2012, realisasi penyaluran Premium mencapai 25,2 juta KL dan Solar sebanyak 12,9 juta KL. Dengan normalisasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan terlampaui masing-masing sekitar 450.000 KL premium dan 800.000 KL solar.
Rofi mengatakan pemerintah harus melakukan inventarisasi kebutuhan dan alokasi BBM dengan tepat hingga akhir tahun di berbagai daerah. Di sisi lain, harus serius dalam menekan kebocoran dan penyelewengan yang terjadi selama ini. Konsumsi solar dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 6 persen. Adapun, konsumsi premium meningkat rata-rata 8 persen per tahun. Bahkan, pada 2011 peningkatan konsumsi premium nasional mencapai 11 persen, dan merupakan yang tertinggi dalam sejarah.
. Ia merinci, untuk konsumsi premium mencapai 3,24 juta kiloliter dan solar sebesar 1,7 juta kiloliter. Artinya, konsumsi premium hingga Oktober 2012 berlebih 2 persen dan solar berlebih 4 persen. “Saat ini telah terjadi kelangkaan di beberapa SPBU di daerah-daerah, seperti Bojonegoro, Sumenep, dan Mojokerto. Untuk Surabaya sendiri, masih belum terjadi kelangkaan BBM subsidi,” ujarnya. Kelangkaan dan ketersediaan BBM saat ini tentu akan sangat berpengaruh pada mobilitas ekonomi masyarakat dan dapat mendorong inflasi. Apalagi, menjelang akhir tahun biasanya kebutuhan BBM akan meningkat seiring pergerakan masyarakat guna merayakan hari raya dan hari besar keagamaan.
“Berbagai program pengendalian harus direncanakan secara matang dan terukur, jangan sampai menimbukan gejolak di masyarakat,” paparnya. Mengacu pada surat BPH Migas No. 943/07/Ka BPH/2012 tertanggal 7 November 2012 perihal Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, Pertamina mulai melakukan pengendalian dengan kitir per tanggal 19 November 2012 dengan pemotongan jatah harian di seluruh SPBU dan penyalur lainnya yang bervariasi tingkat persentasenya antara 1 persen hingga 35 persen sesuai dengan kuota yang tersisa di daerah terkait.(dry/infopublik.org)
