Mahmakah Agung mengabulkan sebagian gugatan Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) terhadap Peraturan Menteri (Permen) nomor 7 tahun 2012, di mana salah satunya membatalkan pasal 21 yang melarang ekspor bahan mentah.

Namun, akibat amar putusan itu ada kekosongan tata niaga ekspor yang sebelumnya diatur Direktorat Jenderal Pertambangan dan Bahan Mineral Kementerian ESDM.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Logistik dan Perdagangan Natsyir Mansyur menyatakan, pihaknya bersama asosiasi nikel akan mengusulkan Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang berwenang mengatur sepenuhnya ekspor bahan mentah.

“Dengan pembatalan pasal 21 tidak ada satupun kementerian yang mengatur (ekspor bahan tambang mentah), karena itu Kadin, ANI dan pemerintah daerah meminta agar ekspor (tambang) diatur Kementerian Perdagangan,” ujarnya usai mengikuti diskusi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Sejak 6 Mei lalu, perusahaan mineral dilarang mengekspor bahan mentah. Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dikeluarkan hanya untuk perusahaan tertentu yang telah memastikan izin usaha mereka tidak bermasalah, serta berkomitmen membangun pabrik pengolahan bahan tambang dalam rangka mendukung program hilirisasi nasional.

Pasal lain yang dibatalkan oleh MA adalah Pasal 8 ayat 3, Pasal 9 ayat 3, dan Pasal 10 ayat 1. Ketiganya pasal tersebut mengatur kuota ekspor oleh Direktorat Jenderal Pertambangan dan Mineral. Karena ketiga pasal itu dibatalkan bersama pasal 21, tidak ada lagi instansi pemerintah yang mengatur kuota ekspor.

Selepas putusan MA keluar, pengusaha bersiap membentuk tim teknis nasional untuk mempercepat proses tata niaga ekspor. Anggotanya diharapkan terdiri dari wakil Kadin, pemerintah daerah, Kemendag, dan Kementerian ESDM.

Tim tersebut akan menghitung target ekspor tiap kabupaten, sehingga terkumpul kuota ekspor nasional. Nantinya jumlah itu bakal diserahkan kepada Kemendag untuk diurus teknis ekspornya.

“Tidak seperti sekarang, Kementerian ESDM otoriter, menghitung sendiri (kuota ekspor), sekarang kita minta semua pemangku kepentingan dilibatkan,” ungkapnya.

Kapan tim itu dibentuk, Natsyir belum bisa memastikan. Sebab, putusan MA tidak memberikan keterangan tambahan soal batas waktu pengaturan ekspor. “Sehingga pengusaha yang harus lebih proaktif. Kalau bisa seminggu dua minggu lah, jangan terlalu lama stagnasi ekspor ini,” kata Nastyir.

Meski memenangkan gugatan, pengusaha mengaku tetap akan menjalankan peraturan pemerintah yang mendorong hilirisasi. Natsyir juga memastikan pihaknya bersama berbagai asosiasi tambang tidak menolak penerapan bea keluar maupun pajak ekspor sebesar 20 persen.

Dalam catatan Kadin target ekspor bahan tambang mineral sebesar USD 230 miliar tahun ini tidak akan terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah penerapan permen nomor 7/2012. Bahkan, untuk sektor nikel sebagai pihak yang mengajukan gugatan ke MA, kerugian akibat penurunan ekspor mencapai triliunan rupiah.

“Pengusaha selama lima bulan terakhir mengalami penurunan ekspor dan merugi hingga Rp 6-7 triliun,” papar Natsir.

[noe/medeka.com}