JAKARTA LJ- Kementerian Dalam Negeri menyatakan seluruh daerah hanya diperbolehkan membelanjakan maksimal 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja pegawai. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, hal ini disebabkan mayoritas daerah mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 50 persen dari total APBD. Instruksi khusus ini tertuang pada pedoman penyusunan APBD 2013.