Liputanjambi.com TANJAB BARAT РRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Anwar Sadat-Hairan dinilai amburadul, hal ini ditandai dengan timbul nya asistensi dari BPKP Provinsi Jambi yang terdapat beberapa poin yang dinilai belum berkualitas dan tidak relevan.

Menanggapi hal tersebut Formatur Ketua Umum HMI Cab. Tanjung Jabung Barat, Muhammad Luqman menilai bahwa harus segera ditindaklanjuti agar pembangunan Tanjung Jabung Barat kedepannya terarah.

“Pemerintah Harus Segera menindaklanjuti hasil asistensi ¬†dari BPKP perwakilan Provinsi Jambi, karena ini menyangkut dengan Arah Pembangunan Tanjung Jabung Barat 5 Tahun kedepan, jangan sampai kemudian RPJMD ini tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kita” Ungkapnya

“Jika perencanaan diawal aja sudah amburadul bagaimana realisasi kedepannya?, tentu akan kacau. HMI Tanjung jabung Barat berkomitmen akan selalu memonitor kinerja pemerintah demi Tanjung Jabung Barat yang lebih baik” Tutupnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ilham Singgih Prakoso SH, selaku Mahasiswa Magister Hukum UII menurut nya, Hasil asistensi dari BPKP ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam penyusunan RPJMD.

” RPJMD inikan merupakan terjemahan dari visi dan misi bupati dalam bentuk Norma hukum sebagai kerangka acuan dalam menjalankan pembangunan untuk 5 tahun kedepan, problem nya menurut saya ada di Bappeda sebagai OPD yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, bagaimana Bappeda menerjemahkan visi misi bupati tersebut dalam bentuk RPJMD. Selain itu RPJMD ini juga disesuaikan dengan RPJMN sehingga tetap selaras dengan pembangunan Nasional “.(HD)