mahfuderwq-201212261607311Tak ada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berjalan jujur. Meski pelaksanaan pilkada merupakan refleksi dari demokrasi, realitas menemukan bahwa pilkada belum mampu menjamin terwujudnya demokrasi karena adanya distorsi demokrasi.

“Semua pilkada pasti diwarnai kecurangan, yang sah sekalipun pasti ada curangnya, pasti ada pelanggarannya,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, saat memberikan pernyatan dalam Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012 di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Menurutnya, hal tersebut menyebabkan berbagai persoalan yang cenderung mencederai demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari data permohonan perkara perselisihan hasil pilkada yang masuk ke MK.

“Dari 392 perkara, hanya 45 perkara yang dianggap memenuhi syarat pilkada diulang atau dibatalkan,” jelasnya.

Mahfud juga menjelaskan, jika hendak memeriksa kecurangan yang terjadi, tidak akan pernah terselesaikan, karena kecurangan telah meliputi berbagai pihak. “Kalau memeriksa kecurangan, tidak akan selesai pilkadanya, karena baik yang menang ataupun yang kalah itu curang,” tegasnya.( SUMBER PESAT NEWS)