giging-201304202120271Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia meminta kepada penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjelaskan kepada publik secara detail terkait polemik polemik data verfikasi parpol yang bocor dalam Sidang DKPP oleh eks Pejabat KPU bahwa ada beberapa parpol yang tidak lolos.

Pasalnya, kata Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, terlepas dari cara bagaimana data verifikasi tersebut terungkap di Sidang DKPP, hal itu untuk menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

 

“Institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, perlu menjelaskan pada masyarakat duduk masalah yang sesungguhnya, berikut fakta otentik yang dapat menyangkal tuduhan,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/4/2013).

 

Bahkan, lanjut Giging sapaan akrab Girindra Sandino, bila perlu dapat dilakukan bersama dengan penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah-daerah yang disebutkan. “Langkah ini juga penting untuk kredibilitas parpol-parpol  yang disebutkan,” ujar Giging.

 

Giging menambahkan, bocormya data tersebut dapat berdampak relasi konfliktual ketiga institusi penyelenggara pemilu tersebut apabila tidak segera menyelesaikan kasus tersebut dan menjelaskannya kepada publik secara transparan. “Jangan sampai jadi hambatan tahapan jadwal pemilu, dan menurunkan kualitas pemilu 2014,” harap Giging. [pesat news)