Karo Penmas Div. Humas Polri Kombes Pol Drs. Boy Rafli mengatakan program satu Polisi di satu desa memang merupakan program nasional yang harus ditetapkan di seluruh provinsi di tanah air. Bahkan, program itu sudah berjalan sejak setahun terakhir.

Program tersebut ditopang dengan teknologi informasi yang berpusat di Kepolisian daerah (polda) agar dapat mendeteksi persoalan yang terjadi di daerah. “Teknologi informasi agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal.

Anggota Komisi III DPR meminta Mabes Polri menyosialisasikan program yang disebut juga Polsek Kuat itu ke provinsi seluruh Indonesia. Komisi III menilai program tersebut berisi pendeteksian dan solusi penegakan hukum di tingkat dasar. Sehingga dapat mencegah konflik yang komprehensif di tengah masyarakat.

Selain itu, program tersebut sesuai dengan paradigma baru Kepolisian berupa pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat.

Kebijakan satu polisi di satu desa atau disebut dengan Polsek Kuat ini, membekali petugas dengan alat komunikasi online, kamera dan keterampilan menangani masalah keamaan di tingkat desa.

Selain itu, petugas juga diharuskan berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang dijaganya.(hms Mabes Polri)