stiker2 Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar, melarang para pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat yang memakai mobil dinas agar tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pelarangan itu berlaku untuk seluruh SKPD di lingkup Pemprov Jambi.

“Sanksi tegas akan dijatuhkan secara berjenjang. Bila perlu mobil dinasnya ditarik, atau pejabatnya dinonjobkan. Saya minta polisi, aparat perhubungan dan masyarakat ikut memantau. Laporkan jika ada yang melanggar,” tegas Fachori, pada acara pemasangan stiker pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas, di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Jumat (1/2).

Menurut Wagub, penerapan aturan itu harus dikontrol secara tepat. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat terkait sangat diperlukan. Masyarakat dan komponen lainnya diharap ikut menjalankan penghematan BBM ini. Tanpa peran semua pihak, program penghematan itu tidak berjalan baik.

Wagub menjelaskan, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, di baik pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD, merupakan langkah penghematan BBM. Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar harus tepat sasaran, sesuai peruntukkannya.

Pemerintah selalu menghimbau para spekulan dan penimbun BBM agar menghentikan kegiatannya. Tindakan itu sangat melanggar hukum dan tidak manusiawi. Masyarakat diharap cepat melaporkan oknum-oknum yang menggunakan BBM bersubsidi pada kendaraan dinas. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, terdapat beberapa ketentuan kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi, diantaranya mobil barang pengangkut hasil usaha, mobil barang yang dikuasai perusahaan, mobil barang pengangkut hasil hutan, transportasi laut jenis angkutan kapal, seluruh kendaraan dinas, kecuali ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil angkutan sampah(hms)