DPR akan segera melakukan rapat internal Panja Hambalang guna membicarakan hasil audit investigasi BPK atas Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Setelah reses selesai akan segera melakukan rapat internal guna membahas persoalan ini dan meminta pendapat seluruh Fraksi, jadi ditunggu saja setelah masuk reses,”kata Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu, (31/10).

Menurutnya, hasil seluruh audit BPK ini merupakan hasil valid dan pijakan panja hambalang untuk audit tahap II. “Apabila ada perkembangan kita akan sesuaikan dengan final report hasil BPK ini,”ujarnya.

Dia menambahkan, DPR akan memanggil seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan BPK. “Ini merupakan hasil audit dari BPK dan menjadi pijakan dari proses hambalang selanjutnya, saya tidak bisa mengatakan puas atau tidak puas terhadap hasil BPK ini,”katanya.

Ketua BAKN Sumarjati Arjoso mengatakan, BAKN akan segera menelaah hasil laporan BPK tersebut. “Tugas BAKN itu menelaah hasil laporan BPK RI dan hasilnya akan kita serahkan kepada Komisi-Komisi ini,”ujarnya.

Menurut Sumarjati, BAKN akan segera rapat dan kita harapkan hasil telaahan BAKN dapat selesai pada 11 November mendatang. “Berdasarkan data dan fakta yang ada memang tugas BAKN menelaah laporan BPK. Mulai lusa akan kita telaah dan akan kita serahkan kembali kepada Komisi dan Pimpinan DPR,”katanya.

Sementara Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengharapkan hasil audit BPK ke-II soal Hambalang dapat segera selesai. “Kita harap hasil audit lanjutannya dapat segera tuntas,”katanya.

Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan, rincian kerugian negara yakni sebesar Rp 116,93 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan sebesar Rp 189 ,45 miliar dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran tahun 2010-2011 sebesar Rp 72,52 miliar.

Dia menambahkan, sebesar Rp 126,734 miliar merupakan kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi. Kelebihan itu terdiri dari mekanikal elektrikal sebesar Rp 75, 724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,01 miliar. “Indikasi kerugian negara ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan nilai pekerjaan sebenarnya yang dikerjakan oleh subkontraktor yang dihitung secara uji petik,”katanya.

Hadi melanjutkan, hasil audit investigasi tahap I itu akan segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun mengenai audit investigasi tahap II, Hadi tak bisa memastikan kapan akan rampung.(si/dprri)