Jakarta LJ- Dengan menerbitkan Peratuan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012, pemerintah seharusnya tidak hanya menyediakan infrastruktur. Pemerintah mesti menyediakan konsep yang dapat diaplikasikan dalam bentuk tata kelola industri pertambangan.

“Jadi dalam hal ini, kalau bertanya kesiapan kita, kita siap. Kita balik bertanya, pemerintah, siap tidak? Bukan hanya menyiapkan infrastruktur, tapi juga tata kelola tambang dan tata industrinya,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang