119726Sarolangun LJ-Untuk tahun 2013 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun pada Penyelenggara Zawa akan memperioritaskan untuk pembuatan tanah wakaf pada Rumah Ibadah, Mushollah, Langgar, Pesantren, Tanah Kuburan Dalam wilayah Kabupten Sarolangun, pembuatan tanah wakaf ini akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Drs. H. M. Hafiz, M.Sy melalui Penyelenggara Zawa Juddin S.Ag diruang kerjanya ketika konfirmasi mengatakan bahwah pada tahun 2013 ini kita akan memperioritaskan untuk pembuatan tanah wakaf pada Rumah Ibadah,Musollah,Pesantren,Langgar dan Tanah Kuburan tentunya Pembuatan ini akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun.

Dari data yang ada bahwa tahun 2013 ini sudah siap 21 lokasi dalam wilayah kabupaten sarolangun yang suda ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) tentunya proses pembuatan ini tak terlepas anggaran yang ada.

Ditambahkan, Juddin pada tahun 2012 yang lalu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun dan bekerja dengan BPN kabupaten Sarolangun tidak ada mengeluarkan Sertifikat Untuk Rumah ibadah maupun yang lainya dikarnkan tahun 2012 tidak ada dana untuk melaksankan kegiatan tersebut sehingga data yang ada tidak dapat dilaksanakan, dalam kutipan perkataan beliau “ya kita tahun lalu tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut karna tidak ada anggaran” ujar Juddin Namun pada tahun 2011 Kemenag Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan BPN Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Sertifikat tanah ibadah sebanyak 5
porsil yang terdiri dari Kecamatan Sarolangun 4 Porsil dan kecamatan Pelawan 1 Porsil.

Selain itu, Juddin juga Menghimbau kapada masyarakat bagi masyarakat yang ingin mengurus Sertifikat tanah untuk Rumah ibadah ,Mushollah, langgar, Tanah Kuburan dan Pesantren diharapkan Kepada Ahli Waris yang mewakipkan tanah tersebut agar keluarga harus mengetahui dan menyetujui
tanah tersebut sudah diwakafkan sehingga tidak ada konflik dikemudian hari, ini sudah ada terjadi dimana ketika melaksanakan proses pembuatan sertifikat ada terjadi konflik tentang ke Absahan tanah tersebut.( Jhon S.Hi/dpag )