elpijidet-201301311530521 Pemerintah segera membahas usulan kenaikan harga elpiji nonsubsidi kemasan tabung 12 kg yang diajukan PT Pertamina (Persero).

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro di Jakarta, Kamis mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan surat usulan kenaikan harga elpiji itu ke Menko Perekonomian.

“Kami sudah kirim surat dan sedang tunggu ‘call’ dari sana (Menko Perekonomian),” katanya.

Sementara, Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan, pihaknya masih menghitung dampak politis dari kenaikan harga elpiji 12 kg tersebut.

“Sedang dihitung efek politisnya,” ujarnya.

Menurut Edy, meski elpiji 12 kg merupakan komoditas nonsubsidi, namun kenaikan harganya harus dibahas bersama dan diputuskan dalam rapat terbatas di bawah koordinasi Kantor Menko Perekonomian.

Pemerintah, lanjutnya, mesti mempertimbangkan kenaikan harga elpiji 12 kg secara hati-hati, karena selain berdampak luas ke masyarakat, juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan harganya ditetapkan pemerintah.

Ia enggan menyebutkan besaran usulan kenaikan harga elpiji 12 kg yang diajukan Pertamina.

Namun, lanjutnya, sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan kenaikan harga yang berdampak luas ke masyarakat, jangan sampai mempengaruhi inflasi.

“Harus dihitung inflasinya dulu,” katanya.

Ia mencontohkan, kenaikan tarif listrik yang dilakukan secara bertahap agar inflasi tetap terjaga.

Edy juga mengatakan, pihaknya menilai kenaikan harga elpiji 12 kg diperlukan untuk mengurangi kerugian Pertamina yang sudah mencapai Rp16 triliun.

“Jangan sampai mengganggu kinerja Pertamina terutama dalam memasok elpiji tiga kg ke masyarakat,” katanya.

Sejak tahun 2012, Pertamina sudah mengusulkan kenaikan harga elpiji 12 kg. Pertamina mencatat kerugian Rp5 triliun per tahun dalam bisnis elpiji 12 kg.[red/[esat news]