SMC: 15 Tahun Reformasi
Lahirkan Oligarki Politik dan Bisnis

iga1-1
JAKARTA- Lembaga studi Sabang Merauke Circle (SMC) menilai 15 tahun berjalannya reformasi di Indonesia masih menyisakan banyak catatan merah. Salah satunya, demokratisasi dalam politik menyebabkan munculnya oligarki baru (kekuasaan dipegang kelompok elite), baik di tubuh pemerintahan, dunia bisnis, maupun di kalangan masyarakat sipil. 

            Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Direktur SMC Syahganda Nainggolan dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (19/5/2013).Menurutnya, momentum 15 tahun reformasi ini perlu dijadikan renungan karena akan adanya transisi kepemimpinan nasional tahun 2014.‘’Bagaimana kita menilai reformasi yang sudah berjalan ini? Sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang ada dapat dihadapi Indonesia,’’ ujar Syahganda.

 

Untuk itu, katanya, SMC secara khusus akan membahas masalah tersebut dengan menggelar seminar nasional bertajuk ‘’Renungan 15 Tahun Reformasi: Tantangan dan Harapan,’’ dengan pembicara Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Wakil Ketua DPR Pramono Anung,  Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Azhar Azis dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Seminar akan digelar, Selasa (21/5) di Hotel Le Meredien, Jakarta. 

 

‘’Seminar akan menyoroti soal mengapa demokrasi yang terjadi hanya secara prosedural, pemilihan Presiden dan kepala daerah secara langsung berjalan sukses, sementara substansi demokrasi yaitu upaya mencapai kesejahteraan rakyat justru tidak terlaksana dengan baik. Belum lagi, agenda pencapaian kesejahteraan seperti perbaikan sistem pendidikan, jaminan sosial, dan kesehatan karut-marut akibat lemahnya koordinasi dan sinkronisasi agenda pemerintahan, baik secara sektoral, maupun dengan daerah,’’ jelas Syahganda. 

 

Selain itu, lanjutnya, daya saing ekonomi Indonesia juga terus menurun beberapa tahun terakhir, padahal globalisasi perdagangan akan berlaku dua tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai hanya rata-rata 6,0-6,3 persenper tahun, sementara pertumbuhan ekonomi negara kekuatan baru seperti India dan Cina, mencapai dua digit. 

 

‘’Kita juga akan mempertanyakan mengapa penguasaan sumber daya alam untuk faktor produksi dan pendorong industrialisasi, semakin didominasi oleh perusahaan asing multinasional, bukan semakin dikuasai pelaku usaha dari bangsa sendiri. Kemampuan anak bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menurun, sehingga talenta terbaik bangsa banyak yang memilih pergi mengabdi di luar negeri, yang tersisa adalah kaum pekerja yang berupah murah serta buruh industri kontrak,’’ katanya. 

Di sisi lain, menurutnya, pembangunan ekonomi masih berpusat di Jawa. Otonomi daerah yang diupayakan menjadi jalan keluar ketidakmerataan pembangunan di masa Orde Baru, belum berhasil mengurangi kesenjangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa. Penguasaan tanah milik rakyat lokal dan masyarakat adat di berbagai daerah, didominasi oleh segelintir elitepolitik dan bisnis dalam modus oligarki baru.‘’Kesenjangan dan tidak meratanya pembangunan ini tentu mengancam integrasi negara Republik Indonesia, bahkan di beberapa wilayah, gerakan rakyat untuk memisahkan diri dari Indonesia akibat ketidakmerataan pembangunan ini sudah didukung oleh kelompok lobi politik tingkat internasional,’’ tegasnya. (***)