rsbiMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dikabulkannya uji materi tersebut, secara otomatis menggugurkan status Sekolah Bertaraf Internasional (SBI dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Dikabulkannya permohonan uji materi tersebut karena MK menilai status SBI dan RSBI memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan.

“Penggolongan kasta dalam sekolah seperti SBI, RSBI dan Sekolah Reguler itu bentuk diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi,” ujar juru Bicara MK, Akil Mochtar di, Jakarta, Selasa (8/1).

Dalam pembacaan amar putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan disahkannya keputusan ini  secara otomatis  sekolah berstatus SBI atau RSBI harus kembali menjadi sekolah biasa. Pungutan karena sistem RSBI, lanjutnya, juga harus dibatalkan. “Pungutan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap hak untuk memperoleh pendidikan yang setara,” papar Akil.

Lebih lanjut Akil menambahkan, dengan status itu, hanya siswa dari keluarga kaya yang mendapatkan kesempatan sekolah di RSBI atau SBI yang merupakan sekolah kaya atau elit. Sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu hanya memiliki kesempatan diterima di sekolah reguler.

Alasan lain mengapa status itu digugurkan, penggunaan  penekanan bahasa Inggris bagi siswa dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah pemuda tersebut dalam salah satu ikrarnya menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia.  Seharusnya seluruh sekolah di Indonesia seharusnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Selama ini Sekolah SBI dan RSBI memiliki aturan, bahasa Indonesia hanya dipergunakan sebagai pengantar untuk di beberapa mata pelajaran seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal di RSBI/SBI.

Aturan itu secara sengaja mengabaikan peranan bahasa Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. [ara/fu/pesat news]