Sejumlah daerah sudah menetapkan upah minimum buruh tahun 2013. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, sebanyak 17 provinsi telah menetapkan upah minimum. Namun, pengusaha resah karena besaran kenaikan upah minimum amat memberatkan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengaku tidak setuju dengan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp2,2 juta atau naik 44 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp1.529.150. Alasannya, besaran UMP jauh lebih tinggi dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp1,9 juta. Menurut Apinda, seharusnya UMP DKI Jakarta berkisar antara Rp1,9-2 juta.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, kenaikan UMP akan memukul usaha kecil menengah (UKM) karena tidak mampu membayar. Usaha mereka terancam bangkrut. Selain itu, kenaikan UMP juga akan mengakibatkan pemecatan karyawan. Meski memberatkan, tapi Sofjan menjamin para pengusaha akan menjalankan peraturan tersebut.

Ancaman kebangkrutan dan PHK massal sudah diantisipasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Pihaknya mengizinkan UKM melakukan penangguhan kenaikan UMP. Syarat penangguhan harus dilengkapi dengan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja.