Liputanjambi.com TANJAB BARAT – Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan sebagai daerah agraris karena masyarakatnya mayoritas adalah bertani. hal itu dapat dilihat berdasaran data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, bahwa Jumlah petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 sebanyak 74.313 kk, dengan luas lahan pertanian 219.464 Ha, adapun jenis komoditas pertanian yang ada di Tanjab Barat berupa, karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi liberika, kakao dan pinang.

Tentunya data diatas dapat berubah seiring perkembangan zaman, apa lagi data ini merupakan data tahun 2018 sedangkan saat ini sudah tahun 2021.

Namun demikian data diatas merupakan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah dengan mayoritas masyarakat bertani.
Oleh karenanya sektor pertanian menjadi penting untuk diperhatikan karena memiliki peran penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya di KabupatenTanjung Jabung Barat. Akan tetapi hal itu tidak diimbangi dengan kesejahtraan para petani. Padahal jelas itu merupakan amanah pembukaan UUD Tahun 1945 pada alenia keempat yaitu memajukan kesejahtraan umum, dan juga merupakan amanah dari UU No 19 Tahun 2013 tetang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 3 huruf a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Kita ingat 2020 yang lalu Badan Pusat Statitsitk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kutip oleh Jambi Independent.co.id, mengerluakan data yang berisikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat angak kemiskinan masih menduduki rengking kedua di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah dan para pemangku kebijakan tidak serius dalam menangani pemberantasan kemiskinan diTanjab Barat. Persoalan ini tentunya memiliki korelasi terhadap persoalan yang hari ini dihadapi oleh para petani terkait kesejahtraan. Oleh sebab itu perlunya keterlibatan pemerintah untuk mengintervensi harga pasar komoditas pertanian, sehingga petani tidak dirugikan.

Maka dari itu diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang tata niaga komoditas pertanian tertentu,sebagai contoh daerah yang memikili perda tata niaga yaitu Kabupaten Indra Girihilir Perda No 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa dimana didalam perda tersebut pemerintah memiliki peran yang jelas salah satunya di pasal 4 ayat (1) huruh a yang berbunyi Pemerintah Daerah menjaga setabilitas harga kelapa dengan: a. memfasilitasi penetapan harga dan margin tata niaga kelapa antara petani kepada, pengusaha dan industri kelapa yang mengacu pada perkembangan harga pasar kelapa dunia.
Oleh karenanya, para pemangku kebijakan DaerahKabupaten Tanjab Barat dapat belajar dari pemerintah Indragiri Hilir untuk membuat peraturan daerah yang lebih beroreintasi kepada kepentingan masyarakat sehingga mafia-mafia yang bermain pada wilayah pertanian dapat diminimalisir, dengan begitu kesejahtraan masyarakat dapat diwujudkan melalui perda tersebut,jumat (11/06/2021)

Penulis Ilham Singgih Prakoso ,S.H Pemerhati Hukum, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Konsentrasi Hukum Tata Negara. (MH)