JAKARTA- LJ Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, akan menguji formil dan materiil Undang-undang APBN Perubahan yang baru disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 31 Maret dinihari kemarin. Yusril akan mendaftarkan uji itu ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, walaupun bahan bakar minyak bersubsidi tidak jadi naik per 1 April, namun Pasal 7 ayat 6a UU APBN Perubahan memberi kewenangan Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga eceren BBM bersubsidi kapan saja dalam kurun waktu enam bulan apabila rata-rata kenaikan atau penurunan rata harga minyak Indonesia (ICP) mencapai angka 15 persen.

Selain itu, kata dia, pasal UU APBN Perubahan tidak mengandung kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal itu juga member kewenangan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR.